Jepang Siapkan Batas Tanggung Jawab Ganti Rugi Direksi untuk Kurangi Risiko

Pemerintah Jepang mendorong revisi Undang-Undang Perusahaan untuk menetapkan batas tanggung jawab ganti rugi bagi jajaran manajemen perusahaan. Langkah ini bertujuan meredakan kondisi ketika eksekutif ragu mengambil keputusan penting, seperti merger dan akuisisi (M&A) atau investasi fasilitas, karena khawatir menghadapi kewajiban ganti rugi besar dari gugatan perwakilan pemegang saham. Dalam sistem saat ini, jika seorang direktur dinilai menyebabkan kerugian bagi perusahaan, tanggung jawab kompensasi dalam jumlah besar dapat menjadi persoalan. Pemerintah meninjau arah kebijakan untuk menetapkan batas tanggung jawab, menurunkan risiko hukum berlebihan bagi manajemen, dan mengurangi hambatan dalam pengambilan keputusan korporasi. Pembahasan revisi ini diperkirakan berfokus pada keseimbangan antara tata kelola perusahaan dan tanggung jawab manajemen. Sumber: mk.co.kr