Aturan wajib beli beras bisa berubah, pemerintah ikut lihat stok swasta

Pemerintah diketahui sedang mengkaji rancangan baru untuk menentukan kapan beras harus dibeli secara wajib sesuai revisi UU Manajemen Gabah yang mulai berlaku pada Agustus. Intinya, keputusan tidak hanya bertumpu pada satu angka, melainkan pada struktur penilaian berlapis dengan beberapa indikator. Selama ini, kelebihan produksi dan pergerakan harga disebut sebagai acuan utama. Menjelang penerapan undang-undang revisi tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memasukkan jumlah beras yang tersimpan di stok swasta. Langkah ini akan membuat keputusan pembelian pemerintah lebih luas mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan pasar. Namun, standar rinci dan cara penerapannya masih dalam tahap kajian. Sumber: mk.co.kr