Batas Kepemilikan Bursa Kripto Picu Debat Konstitusi dalam RUU Aset Digital

Perdebatan mengenai pembatasan hukum atas kepemilikan pemegang saham utama di bursa kripto dalam Undang-Undang Dasar Aset Digital yang didorong pemerintah dan partai berkuasa semakin menguat. Dalam konferensi akademik musim semi 2026 Korean Business Law Association, para ahli menyatakan bahwa aturan itu dimaksudkan untuk memastikan kesehatan manajemen, tetapi dapat melanggar hak milik dan menimbulkan isu konstitusional. Sebagian ahli menilai pemeriksaan kelayakan pemegang saham utama dan pengendalian internal sudah cukup tanpa membatasi kepemilikan secara langsung. Ke depan, keseimbangan antara perlindungan investor dan jaminan hak milik pribadi diperkirakan menjadi isu utama. Sumber: mk.co.kr