Lee Jae-myung Sebut Aduan Publik sebagai Harta Karun Reformasi Negara

Presiden Lee Jae-myung menulis di X, sebelumnya Twitter, pada tanggal 12 bahwa aduan publik bukan “pekerjaan merepotkan yang harus dihindari”, melainkan kehendak rakyat yang perlu dihormati dan dikaji oleh pejabat publik. Ia menyebut aduan sebagai harta karun reformasi negara dan mengaitkannya dengan kebijakan baru pemerintah untuk menempatkan pejabat koordinasi konflik di setiap lembaga. Pernyataan ini menempatkan penanganan aduan dan koordinasi konflik bukan sebagai beban administrasi, tetapi sebagai saluran untuk mendengar pendapat dari lapangan. Perhatian kini tertuju pada bagaimana tiap lembaga menganalisis aduan dan menghubungkannya dengan perbaikan kelembagaan. Sumber: dikutip dari mk.co.kr.