Serikat PNS Gugat Sistem Tunjangan Lembur, Sebut Ada Diskriminasi Struktural

Serikat Pegawai Negeri Korea pada tanggal 14 mengajukan permohonan konstitusional di gedung Mahkamah Konstitusi di Jongno-gu, Seoul. Mereka menyatakan bahwa sistem tunjangan lembur saat ini melanggar hak kesetaraan menurut konstitusi dan martabat manusia. Serikat menilai sistem tersebut menciptakan diskriminasi struktural terhadap pegawai negeri dan meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian. Inti permohonan ini adalah apakah skema kompensasi untuk kerja di luar jam kerja sesuai dengan standar hak dasar yang dijamin konstitusi. Dengan pengajuan ini, sistem tunjangan dan kompensasi kerja pegawai negeri akan dibahas melalui prosedur Mahkamah Konstitusi. Sumber: mk.co.kr